Tugas PTKI

Disusun oleh :
Abdurrahman harits :50410042
Rahmat fadli :55410557
Sahidina ali :56410329
Muhammad iqbal :54410739
Hanung f. setiawan :53410131
Herdiatman indra :53410248








KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memahami dan mengetahui jenis aplikasi serta isyu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang “jenis aplikasi serta isyu yang berhubungan dengan pemerintahan,pengelolaan data pemerintah dan lain sebagainya..

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini,semoga dengan tugas ini penulis dapat mendapatkan ilmu yang banyak dan nilai yang diberikan pun memuaskan.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Penulis


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
B. PERUMUSAN MASALAH.

BAB II PEMBAHASAN
A. APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
B. PENGELOLAAN DATA DAN PERMASALAHANNYA
C. PERTAHANAN NASIONAL
D. KOMPUTER DAN POLITIK
E. ISYU MASALAH

BAB III PENUTUP
A. SIMPULAN
B. SARAN

Daftar Pustaka.




BAB I
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH
Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.
Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data.
Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan.

B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Aplikasi komputer di pemerintahan
2. Pengelolaan data dan permasalahannya
3. Pertahanan nasional
4. Komputer dan Politik
5 Isyu dan masalah

BAB II
PEMBAHASAN

Implikasi IT dan Internet kepada bidang Pemerintahan agar kurang banyak dibahas, meskipun istilah e-government sering muncul dalam tulisan dan pemberitaan. IT dan Internet memaksa pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan. Pejabat-pejabat harus dapat dihubungi melalaui e-mail. Birokrasi untuk melakukan pelaporan dapat dikikis dengan menggunakan Internet.
Aplikasi IT yang berhubungan dengan pemerintahaan adalah aplikasi yang dapat mendekatkan pejabat dengan rakyatnya. Town house meeting dapat dilaksanakan melalui teleconferencing. Demonstrasi dari mahasiswa dan rakyat dapat dikurangi atau bahkan dihindari bila mereka dapat melakukan dialog (baik secara tatap mata maupun secara elektronik) dengan para pejabat. Mengapa tidak menggunakan teleconferencing dimana rakyat langsung dapat menghadap dan berdialog dengan pejabat, meskipun letak fisik diantara keduanya cukup jauh?
Di Indonesia, IT sebetulnya sudah lama digunakan di bidang pemerintahaan. Penggunaan Internet juga sudah dimulai dengan adanya aplikasi “RI-NET” sebagai salah satu aplikasi pemacu program Telematika Indonesia. Aplikasi RI-NET ini memberikan akses email kepada para pejabat, memberikan layanan web (homepage) yang dapat diakses di http://www.ri.go.id, memberikan layanan pertukaran informasi multimedia, dan di kemudian hari akan memiliki aplikasi Decission Support System.
Salah satu contoh aplikasi lain adalah penggunaan web untuk menampilkan hasil pemilu yang baru lalu. Pengguna Internet di mana saja dapat melihat hasil pemilu secara on-line dan real-time di http://www.kpu.go.id dan http://www.hasilpemilu99.or.id. Hal ini memberikan keterbukaan (transparansi) pada proses pemilu. Hasilnya dapat kita lihat bahwa tidak banyak orang yang mengeluhkan masalah hasil pemilu yang baru lalu.
Sesuai dengan judul makalah ini, pembahasan meliputi Aplikasi komputer di pemerintahan, Pengelolaan data dan permasalahannya, Pertahanan nasional, Komputer dan Politik.


A. APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan,

• Aplikasi kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

• Aplikasi di pemerintahan daerah
Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.

• Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :

• Biaya

• Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan

B. PENGELOLAAN DATA DAN PERMASALAHANNYA.
Di lihat kondisi saat ini khususnya di Negara Indonesia adanya komputerisasi
di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional

Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.

PERKEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERMASALAHANNYA (di Amerika Serikat)
Pengolahan data
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat dan peralatan komputer yang menjadi tulang punggung pengolahan data pemerintahan
Sistem informasi raksasa
Tingkat pertumbuhan dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan sangat tinggi begitu pula kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong diciptakannya sistem informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.
Contoh :

• FEDWIRE (jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)

• Sistem kartu kredit VISA

• American Express

• Sistem pengendalian lalu lintas udara dll...

Permasalahan yang timbul :

• Kerahasiaan dan kebebasan penggunaan informasi

• Peraturan penggunaan informasi

• Keamanan darimsistem informasi

• Keamanan transmisi data dengan enkripsi

• Ketergantungan pada ‘otomasi birokrasi’

• Jaminan dan hak penggunaan sistem informasi

• Penyusunan kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya

C. PERTAHANAN NASIONAL
Tidak bisa dipungkiri lagi jika pertahanan suatu Negara sangat bergantung pada kemajuan teknologi komputer,mulai dari penggunaan radar sampai penggunaan satelit yang semua itu tidak luput akibat kemajuan teknologi komputer.
konsep Infrastruktur Informasi Global (disingkat Infoglob, Global Information Infrastructure) yang pertama kali dicetuskan Al Gore pada Konferensi Perkembangan Telekomunikasi Dunia tahun 1994 telah melahirkan kesadaran para pejabat terkait diberbagai negara di dunia mengenai mendesaknya perumusan dan implementasi konsep ini di negaranya masing-masing, atau lebih dikenal sebagai Infrastruktur Informasi Nasional (disingkat Infonas, National Information Infrastructure). Negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Australia, Jepang dan Singapura tengah menggarap konsep ini secara sungguh-sungguh dan lebih dini dari negara lain. Bahkan, negara-negara Uni Eropa telah mengembangkan konsep Infrastruktur Informasi Regional yang merupakan interkoneksi Infonas-Infonas negara-negara ang-gotanya, ditandai dengan program Euro-ISDN dan Info-2000.

Permasalahan Informasi Nasional
Infonas berkaitan erat dengan Infoglob, karena yang satu akan menjadi bagian yang lain. Selain itu, beberapa aspek permasalahan Infoglob akan juga merupakan persoalan Infonas antara lain : (a) sumber daya manusia (SDM); (b) perangkat keras (hardware), yang terdiri atas prasarana telekomunikasi, komputer dan mesin informasi lainnya, interkoneksi, dan antarmuka; (c) perangkat lunak (software), yakni informasi dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan, sistem operasi, dan aplikasi; (d) pembakuan; (e) penyandian; dan (f) perangkat hukum dan peraturan perundangan.
Dalam konteks Infonas, kurangnya SDM menimbulkan lemahnya penguasaan teknologi dan miskinnya penciptaan isi informasi. Dengan demikian, perkembangan Infonas dan Infoglob akan memaksanya menjadi konsumen produk negara lain, baik teknologi maupun informasi. Ini berarti, justru negara-negara berkembanglah yang nantinya akan mensubsidi negara maju. Kecenderungan ini sudah terlihat pada jaringan Internet, yang dalam sejumlah literatur disebut-sebut sebagai bentuk awal evolusi Infoglob.
Sementara itu, karena setiap negara memiliki kondisi geografis, demografis, politik, budaya dan tingkat ekonomi yang berlainan, implementasi Infonasnya juga akan berbeda-beda. Pengalaman di beberapa negara telah membuktikan bahwa prasarana utama yang diperlukan dalam membangun Infonas yang bertindak sekaligus sebagai pemacu adalah prasarana telekomunikasi dan data.
Kedua permasalahan tersebut memiliki lingkup yang luas dan penanggulangannya akan melibatkan sumber daya dan sumber dana yang besar. Selain itu, keduanya bukan hanya merupakan persoalan dalam menyiapkan Infonas, tetapi juga merupakan masalah utama negara yang sedang membangun.

Pemanfaatan Mikrosatelit.
Seperti tersirat dalam Dokumentasi Kerjasama Infoglob Dunia, teknologi tepat guna yang dapat diterapkan baik di negara maju, terlebih lagi di negara berkembang dalam waktu relatif singkat adalah teknologi nirkabel (wireless). Sebagai gambaran perluasan jaringan terestrial oleh jarigan satelit akan meningkatkan kemampuan akses jaringan dengan adanya kemampuan satelit yang bersifat point-to-multipoint dan mempunyai cakupan luas, sampai ke daerah terpencil sekalipun. Sebaliknya, teknologi kabel ataupun serat optik yang lebih menjanjikan dari segi kapasitas, memiliki kendala dalam penggelaran dan pemeliharaannya, apalagi untuk wilayah yang terpencar-pencar seperti Indonesia di samping kemampuannya yang hanya point-to-point dan tidak mudah direkonfigurasi.
Bagi negara kita, teknologi nirkabel yang efektif adalah teknologi satelit baik satelit GEO seperti Palapa, maupun satelit non-GEO lainnya. Bahkan, satelit telah merupakan wahana telekomunikasi dan data yang sangat vital. Seri satelit Palapa yang sudah dioperasikan lebih dari dua dekade telah terbukti menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan negara kita. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa kemampuan SDM kita dalam menguasai, apalagi mengembangkan atau meluncurkan secara mandiri jenis satelit ini masih sangat memprihatinkan.

Keuntungan Letak Indonesia.
Dengan letak yang memanjang sepanjang garis khatulistiwa, negara kita memiliki keuntungan yang tidak dimiliki negara manapun di seluruh dunia dalam mengeksploitasi potensi mikrosatelit. Bermodal sebuah mikrosat yang sederhana, setiap titik di seluruh wilayah Nusantara akan dilewati sekitar 14 kali per hari, yang berarti kapasitas komunikasi yang tersedia dan suatu lokasi sekitar 32 megabytes perhari, setara dengan 4.000 lembar dokumen A4. Dengan sifat khusus mikrosat yang memancar, kapasitas total penerimaan oleh seluruh terminal bumi secara bersamaan menjadi sangat besar. Untuk distribusi dan pengumpulan data ke daerah-daerah terpencil, kapasitas ini sudah akan memadai untuk Kebutuhan dasar Infonas. Dibandingkan penggunaan metode antariksa atau terestrial lain pendekatan ini lebih efektif.
Mikrosat tunggal tersebut dapat juga digunakan untuk navigasi dan penentuan lokasi seperti halnya Navy Navigational Satellite System TRANSIT milik AS. Meskipun bukan merupakan satelit GPS (Global Positioning System), mikrosat memiliki sistem navigasi yang mandiri, dengan ketelitian maksimum 20 cm sehingga cukup layak untuk digunakan banyak keperluan secara real time.
D. KOMPUTER DAN POLITIK
Koputer sebagai alat politik seharusnya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjaga citra positif pemerintah, bukan malah digunakan sebagai alat mencapai keinginan pribadi atau malah sebagai alat untuk memperkaya diri bahkan sampai melakukan pemborosan uang Negara seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar kepada para wakil rakyat kita untuk membeli perangkat computer yang sangat mahal.belum lagi kenyataan yang kita dapatkan pada pemilu tahun 1999 saja pemerintah membeli hardware & software dengan harga milyaran rupiah untuk melakukan penghitungan suara.berbeda sekali dengan perana computer di dunia barat yang digunakan untuk hal-hal yang sangat positif seperti :
- Penyimpan pendapat umum tentang isyu/ gerakan politiknya
- Perkiraan hasil pemilihan
- Penggalangan dana yang sangat efektif
- Media komunikasi antara pendukung dan politisi
- Informasi kegiatan politik bagi para pendukungnya, jadwal pertemuan dll.

Meski terkesan melenceng dari pakem, namun masih ada benang merah antara postingan komputer dan postingan pemilu.

E. ISYU DAN MASALAH
Isyu yang paling hangat dan sering dibincangkan saat ini adalah pemanfaatan e-government dalam pemerintahan dan penggunaan komputer dalam pemilu.untuk itu marilah kita ketahui dulu bersama apa itu e-government dan hal-hal yang membuat banyak persepsi atau perbedaan dan pro kontra di kalangan masyarakat.

DEFINISI DAN MANFAAT UTAMA E-GOVERNMENT
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam;
Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negarayang bersangkutan dan
Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benag merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia mendefiniskan.

Selanjutnya adalah isyu mengenai penggunaan computer dalam pemilu.yang mengakibatkan hal buruknya adalah manipulasi hasil penghitungan suara dengan software yang digunakan.
Awalnya adalah kecurigaan dan ingin tahu. Selepas Pemilu 1997, Istomo Gatot
dan sejumlah penggemar komputer di Bandung penasaran soal kecurigaan
sejumlah tokoh parpol di Medan, atas hilangnya 6.000 suara pemilih Golkar di
sana. Entah bagaimana caranya, kelebihan suara itu masuk ke kantung PDI, dan
hasilnya, Fatimah Achmad -yang waktu itu caleg PDI nomor satu untuk daerah
pemilihan Medan-- bisa duduk di kursi DPR.
Semula dicurigai ada rekayasa penghitungan suara di sejumlah tempat
pemungutan suara (TPS). Tapi, setelah dicek, ternyata tidak ada perbedaan
antara jumlah suara total yang tercatat di lembar berita acara TPS-TPS dan
tabulasi data yang terekam pada komputer di Panitia Pemilihan Indonesia
(PPI).
Kecurigaan pun beralih pada kemungkinan manipulasi dalam piranti lunak
(software) yang digunakan untuk mencatat perhitungan suara. Piranti lunak
bernama Pemilu1 itu dibuat Bakorsiskomlek (Badan Koordinasi Sistem
Komunikasi dan Elektronika) Mabes ABRI. Dari puluhan kali eksperimen, mereka
makin curiga pada piranti lunak itu. Tapi, belum diketahui, bagaimana
program tersebut sampai melakukan kesalahan, dan siapa pula yang
merancangnya.
Sampai akhirnya, beberapa bulan lalu Istomo, pengacara yang kini aktif di
Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung itu, ditemui seorang pemrogram komputer
(programmer) yang mengaku merancang semua kecurangan itu. Tanpa mau
menyebutkan identitas si programmer dengan alasan keamanan, Istomo dan
kawan-kawannya mulai mengotak-atik cakram padat (CD ROM) berisi program
piranti lunak pencatat perhitungan suara yang digunakan pada Pemilu 1997.
"Ternyata pengakuan si programmer tadi benar. Piranti lunak itu sudah
diakali sedari awal. Mereka yang mengoperasikannya pun tidak menyadarinya,"
ujar Istomo, yang kini sekretaris Panita Pemilihan Daerah Tingkat II
Bandung.
Rupanya, ada program dalam bahasa mesin, mirip virus komputer, yang sengaja
disusupkan pada piranti lunak itu dan pada saatnya akan membuat kesalahan
pada proses pengolahan data. Berdasarkan penuturan sang programmer, ada tiga
cara mengaktifkan virus itu.
Pertama, piranti lunak itu akan mulai aktif saat data bernomor urut tertentu
dimasukkan. Misalnya, setelah data ke-100, piranti lunak secara otomatis
mulai ngaco. Tanpa sepengetahuan si operator komputer, ia akan menukar dan
memindah-mindahkan angka yang ada dalam tabel basis data penghitungan suara.
Sekilas memang tidak tampak ada kecurangan, sebab jumlah total suara yang
masuk tidak mengalami pertambahan. Hanya komposisi perolehan suaranya yang
berubah. Kecurangan seperti ini bisa lolos, karena biasanya saat diperagakan
di hadapan para wakil peserta Pemilu, hanya diuji-cobakan dengan sampel
sedikit data.

Menang 100 Persen

Kedua, program penyusup itu mulai aktif hanya pada tanggal ia mulai
digunakan. Jadi, aktivasinya dipicu oleh kalender elektronik yang ada pada
BIOS (Basic Input Output System) di motherboard komputer, bila ia
menunjukkan tanggal tertentu. Mirip betul dengan virus komputer yang biasa
menyerang pada tanggal atau bulan tertentu.
Kecurangan ini pun lolos, karena uji coba piranti lunak biasa dilakukan
sebelum tanggal pelaksanaan penghitungan suara. Kalaupun ada verifikasi, hal
itu dilakukan setelah penghitungan suara. Akibatnya, manipulasi yang secara
sistematik telah dilakukan sulit ketahuan. Ketiga, virus itu mulai aktif
bila si operator mengetikkan kata atau angka tertentu. Misalnya, nama
kabupaten tertentu, dimasukkan sebagai bagian dari data.
Begitu program "subversif" itu bekerja, biasanya yang terjadi adalah
pengalihan jumlah numerik dalam suatu tabel, dari sel yang satu ke sel yang
lain. Misalnya, sebut saja hasil kemenangan suara terbanyak yang diperoleh
suatu partai tentu dipangkas, dan dibagi rata ke partai-partai lainnya.
Akibatnya, otomatis, partai runner up akan langsung mencelat sebagai
pemenang. "Sebenarnya, dengan program itu, di mana pun Golkar bisa dibuat
menang 100 persen. Jadi hasil tabulasi perolehan suara sudah bisa dirancang
jauh-jauh hari. Tinggal tergantung skenario apa yang diinginkannya sebagai
hasil akhir Pemilu," tambah Istomo.
Istomo dan kawan-kawan memang tidak mengantungi seluruh data perolehan suara
Pemilu lalu untuk bisa membuktikan lebih lanjut temuannya. Mereka pun tidak
bisa cepat berkesimpulan kalau kecurangan serupa juga terjadi di
tempat-tempat lain. Namun, setidaknya mereka memperjelas adanya kemungkinan
kecurangan dalam Pemilu, yang dipersiapkan sangat rapi dengan memanfaatkan
mekanisme yang ada.
Pemanfaatan komputer dalam penghitungan suara digunakan sejak Pemilu 1982.
Tujuannya, mempercepat proses diketahuinya hasil Pemilu. Pada proses ini,
hasil perhitungan suara di tiap TPS secara berturut-turut dikumpulkan ke
tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kotamadya, propinsi,
dan berakhir di tingkat pusat, atau PPI. Kesalahan penghitungan suara di
suatu tingkat akan sangat mempengaruhi perhitungan suara di tingkat
berikutnya. Apalagi jika ada usaha memanipulasi yang disengaja.
Peliknya lagi, selain hasil perhitungan suara di PPI pada pemilu terdahulu
selalu berbentuk tabulasi yang tidak diuraikan (break down) kembali ke
tingkat yang lebih rendah, proses pengumpulan suara ini tidak pernah
transparan. Sangat sulit melacak kembali perolehan suara suatu partai di
tingkat nasional berdasarkan hasil perolehannya di tingkat-tingkat yang
lebih rendah.
Sebetulnya menyediakan jaringan komputer untuk sistem penghitungan suara
secara nasional juga tidak mudah. Ada kompleksitas kualitatif untuk bisa
melayani wilayah seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi (termasuk darat
dan lautan), yang terdiri dari 27 propinsi, 327 daerah tingkat II, 3.903
kecamatan, dan 291.337 TPS.
Saat ini baru 207 kabupaten yang disentuh jaringan internet, terutama
melalui Wasantara, yang dikelola PT Pos Indonesia. Bahkan masih sekitar
4.000 kecamatan yang sama sekali belum terlayani telepon. Padahal menurut
Dhana Dharsono, ketua kelompok kerja sistem informasi Pemilu yang
diperbantukan ke Komite Pemilihan Umum (KPU), teknologi web-lah yang
direncanakan akan digunakan dalam sistem informasi perolehan suara Pemilu 7
Juni 1999.
Belum lagi soal mesti tersedianya minimal sebuah komputer di setiap
kabupaten. Itu artinya, harus tersedia anggaran Rp 1,5 - 2 trilyun untuk
infrastuktur komputeritasi penghitungan suara. "Karena keterbatasan
infrastruktur inilah, sampai sekarang Indonesia tidak pernah punya pusat
pengolahan data pemilih di tingkat manapun," tegas Dhana.
Selain itu, program yang digunakan untuk mencatat dan mengolah hasil
perhitungan suara pun sama sekali baru. Kali ini seluruh program dan sistem
dirancang oleh sipil, tanpa sedikitpun melibatkan teknisi militer, dan
birokrasi pemerintahan. Bahkan, untuk mencegah kemungkinan dibobol oleh para
hacker, Dhana dan kawan-kawan telah mengunci kode-kode pada lubang ekskripsi
homepage KPU itu.
"Nantinya, semua orang bisa langsung mengakses situs milik KPU, di alamat
URL http://www.kpu.go.id, untuk mengetahui hasil akhir penghitungan suara.
Berbeda dengan sistem sebelumnya yang tidak transparan, sekarang semua data
bisa di-break down sampai ke tingkat TPS. Pokoknya jauh lebih transparan,"
kata anak mantan Pangdam III Siliwangi dan Sekjen ASEAN yang dipenjarakan
semasa Orde Baru, H.R. Dharsono (alm).
Dhana mempersilakan siapa saja yang berniat mengaudit dan mengevaluasi
piranti lunak yang akan digunakan, bila curiga bakal terulangnya kecurangan.
Bahkan bila kemudian telah dipublikasikan dan ada yang menemukan
ketidakcocokan antara data homepage dengan lembar berita acara di suatu TPS,
KPU menyediakan 900 nomor faksimili untuk menerima pengaduan yang masuk.
Nomor faksimili itu akan disiarkan oleh KPU seminggu sebelum dan setelah
Pemilu.
Secanggih apapun sistem yang digunakan, Dhana tetap tidak menutup
kemungkinan ada peluang penyimpangan. Terutama karena proses pemasukan data
di tingkat TPS hingga ke Panitia Pemilihan Tingkat II (PPD II) masih secara
manual.
"Pada saat itulah peran serta para anggota kelompok pemantau Pemilu,
Panwaslu, wakil-wakil parpol, dan seluruh warga masyarakat dibutuhkan untuk
mengawasi kejujuran proses kerja yang dilakukan operator komputer di kantor
PPD II. Bila perlu, mereka melakukan validasi terlebih dulu data di komputer
dengan formulir C, atau lembar berita acara di masing-masing TPS, sebelum
dikirim ke tingkat yang lebih tinggi," tegasnya.
Komputer, internet, atau jenis perangkat teknologi apapun, tetaplah cuma
alat. Ia tak punya perasaan, tidak punya ambisi untuk menang, apalagi niat
busuk untuk curang. Cuma manusialah yang punya niat untuk curang, apapun motifnya



BAB III
PENUTUP

A. SIMPULAN
Berdasarkan uraian bahasan “Komputer dan Pemerintahan” dapat disimpulkan bahwa :
1. Peranan komputer didunia pemerintahan memang sangatlah penting untuk
membantu segala tugas dalam menjalankan tugasnya .
2. Peranan komputer sangat penting dalam menunjang keamanan dan pertahanan
suatu negara.
3. Dengan pengawasan dan kesadaran dari manusia itu sendirilah masalah yang
timbul akibat kemajuan komputer bisa dihilangkan,tanpa itu masalah akan terus
berlanjut karena computer itu laksana pisau yang tergantung bagaimana
memanfaatkannya.

B. SARAN
Bertolak dari peranan perpustakaan yang begitu banyak sumbangsihnya dalam
pelaksanaan program pendidikan di sekolah, penyusun memberikan saran sebagai
berikut:
1. Sebaiknya peranan teknologi computer di Indonesia harus lebih diperhatikan dan
dimajukan.
2. peranan pemerintah haruslah aktif dalam mengamankan segala tindak kejahatan atau masalah yang diakibatkan oleh kemajuan computer yang sangat berbahaya bagi pemerintahan jika hal tersebuat tidak diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- http://creativeinsect.blogspot.com/2007/11/manfaat-internet-dalam-pemerintahan.html
- syakur.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7195/Materi+ke-8.ppt

- http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleT
pe/ArticleView/articleId/1523/Default.aspx

- http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02869.html